Aceh Tenggara Di Bawah Pemeriksaan Khusus Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

Aceh Tenggara – Pikiren Rakyat News – Pemeriksaan audit khusus terhadap Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022 di Kabupaten Aceh Tenggara telah dilakukan oleh Organisasi Advokasi Kasus (LSM Perkara).

Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa

Pejabat Bupati yang saat ini menjabat menerima laporan dari LSM Perkara dengan Nomor Referensi: 027/LSM PKR/VI/AGR/2023, dan segera mengarahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan audit khusus terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.

Audit ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang akan menjadi dasar untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang terjadi, dan jika ada, untuk mengambil tindakan hukum,” ujarnya.

Pemeriksaan khusus

Izharuddin Ketua DPC Lsm PERKARA Aceh Tenggara Pemeriksaan khusus ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023. Selama pemeriksaan ini, LSM Perkara, Inspektorat, dan auditor yang terlibat berusaha untuk memahami setiap penggunaan dana desa selama dua tahun anggaran tersebut.

Mereka mengecek dokumen-dokumen terkait seperti surat permohonan dana desa, spesifikasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen lain yang relevan.

Sepanjang pemeriksaan, wartawan rekan juga hadir untuk meliput acara tersebut, menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Para wartawan mendapat kesempatan untuk mengamati proses pemeriksaan secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang terlibat Penyalahgunaan Dana Desa aceh tenggara.

Ini menunjukkan komitmen Pejabat Bupati dan pemerintah daerah dalam menghadapi dugaan penyalahgunaan dana desa dengan melakukan pemeriksaan yang independen dan terbuka,” jelasnya.

Zharuddin Ketua DPC Lsm PERKARA Aceh Tenggara

LSM Perkara dan Inspektorat akan bekerja dengan cermat dan profesional untuk mengungkap kebenaran seputar dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan penegakan hukum akan diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seluruh proses akan dilakukan dengan transparansi dan keadilan, memastikan bahwa masyarakat diinformasikan dan dapat merasakan penggunaan dana desa yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan asalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Sumber : LSM PERKARA